Penguatan Literasi Nasional Penting untuk Hadapi Tantangan Era Informasi

Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat.lensamedan-ist

LensaMedan - Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya penguatan literasi masyarakat sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa, di tengah derasnya arus informasi saat ini.

Politikus Fraksi Partai NasDem tersebut menilai, literasi di era digital tidak lagi sekadar kemampuan membaca, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menyaring informasi.

“Tantangan literasi saat ini sangat berat. Masyarakat harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi,” ujar Lestari seperti yang dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (26/3/2026).

Data Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan capaian literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Pemahaman tekstual tercatat sebesar 49,21%, pemahaman inferensial 43,21%, serta kemampuan evaluatif dan apresiatif terhadap teks sebesar 45,32%.

Rerie, sapaan akrabnya, menilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat.

“Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa,” tegas Wakil Ketua MPR RI ini.

Ia mengungkapkan sejumlah tantangan dalam peningkatan literasi nasional, antara lain kesenjangan literasi antarwilayah, dominasi budaya lisan dibandingkan budaya tulis, harga buku yang relatif mahal, serta kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga.

Sebagai langkah konkret, Lestari mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap buku berkualitas melalui penguatan perpustakaan serta penghapusan pajak buku, termasuk PPN dan pajak bahan baku kertas. Ia juga menyampaikan bahwa DPR RI tengah mendorong revisi regulasi terkait perbukuan untuk mendukung upaya tersebut.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerataan distribusi guru berkualitas di seluruh daerah.

“Guru adalah panglima literasi di lapangan. Tidak cukup hanya menempatkan guru, tetapi juga harus memastikan dukungan dan insentif yang layak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lestari mendorong agar peningkatan literasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang terukur melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tidak mampu menelaah informasi dengan baik, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi,” pungkasnya (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini