Sumut Susun Peta Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan

LensaMedan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salah satunya dengan menyusun dokumen pemetaan dan analisis kerawanan Karhutla sebagai dasar kebijakan pengendalian ke depan.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyusunan Buku Pemetaan dan Analisis Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Utara”, yang digelar di Hotel Grandhika, Kamis (17/4/2025).

FGD tersebut membahas hasil pemetaan dan penentuan tingkat kerawanan Karhutla berdasarkan survei lapangan di sejumlah kabupaten prioritas.

Dokumen yang dihasilkan diharapkan menjadi referensi dalam penentuan kebijakan, strategi mitigasi, hingga aksi penanganan Karhutla di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan lintas sektor, di antaranya Dinas LHK Sumut dari berbagai bidang PPHHPK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappelitbangda Sumut, serta Seksi Wilayah I Balai Pengendalian Kebakaran Hutan.

Kepala Dinas LHK Sumut, Ir. Yuliani Siregar, MAP, melalui perwakilan dari Bidang PPHPK, menyampaikan bahwa isu Karhutla menjadi prioritas karena tidak hanya berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.

“Sumut memiliki tutupan hutan yang luas dan rentan terhadap kebakaran. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan yang berbasis data dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Direktur PETAI, Masrizal Saraan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya DLHK melalui fasilitasi ground check dan pengumpulan data spasial di lapangan.

Ia menegaskan bahwa peta dan dokumen yang disusun bukan sekadar produk cetak, tapi harus menjadi alat advokasi, dasar perencanaan, dan sumber edukasi.

“Kita tidak bisa hanya merespons saat kebakaran meluas. Kita butuh strategi pencegahan yang tepat, berbasis data, dan dilakukan sejak dini,” tegas Masrizal.

Ia juga menambahkan bahwa proses ini merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 melalui pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, Sumatera Utara diharapkan mampu membangun sistem pengendalian Karhutla yang adaptif terhadap perubahan iklim, berbasis bukti, serta berorientasi pada pencegahan.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Sumut siap membangun sistem pencegahan Karhutla yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tutup Masrizal. (*)


(Medan)

Bagikan Artikel ini