Begini Penjelasan Ketua DPRD Medan Terkait Paripurna Tatib yang Diinterupsi

LensaMedan - Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen menjelaskan hujan interupsi dan skors yang terjadi saat rapat paripurna Penyampaian Laporan Pokja dan Penandatanganan Keputusan DPRD atas Rancangan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD Medan disebabkan para anggota dewan mengaku belum menerima hasil evaluasi Gubernur Sumut.

“Makanya sidang paripurna saya skors agar hasil evaluasinya dibagikan Pokja kepada para anggota dewan,” terang Wong, Kamis (17/4/2025).

Dikatakan Wong, pada dasarnya hasil evaluasi tersebut bisa dibagikan saat sidang paripurna berlangsung. Namun karena sudah banyak interupsi dan kondisi tidak memungkinkan, lebih baik diskors saja.

"Kita antara anggota dewan juga terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya setelah sidang dimulai tidak ada yang interupsi dan langsung diputuskan, itu karena putusan sudah dibagikan dan yang menjadi kecurigaan atau ketakutan lainnya tidak ada,” jelasnya.

Adakah kewenangan yang berpindah antar komisi DPRD Kota Medan dalam Keputusan Tatib itu, Wong pun menampiknya.

“Kewenangan komisi tetap. Perubahannya hanya penegasan bahwa setiap kegiatan harus ada Pimpinannya. Contohnya seperti sidang APBD, harus Wali Kota langsung yang hadir, tidak bisa diwakili Sekda. Jadi seperti itu perubahannya, ada sekitar 4 pasal yang berubah, jadi tidak begitu signifikan,” ucapnya.

Wong menyebut para anggota dewan bisa memahami keputusan Tatib yang baru disetujui tersebut.

“Dalam draft itu ada penjelasan dari setiap pasal yang berubah. Saya harap keputusan ini bisa dipedomani,” lanjutnya. 

Selanjutnya, sambung Politisi PDIP ini, kemungkinan akan ada perpindahan kewenangan antar komisi DPRD Kota Medan seiring bertambahnya susunan Kabinet Pemerintah saat ini. 

“Makanya kita tunggu nomenklaturnya dulu. Saya rasa pasti ada perubahan kewenangan dengan komposisi kementerian saat ini. Makanya, kita tunggu Peraturan Pemerintah, setelah itu baru kita sesuaikan,” tambahnya. 

(Medan)

Bagikan Artikel ini