Hutan Natumingka Belum Jadi Hutan Adat, TPL Berkewajiban Lakukan Pengamanan


Lensamedan -  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV Balige menyebutkan, secara hukum wilayah Natumingka masih berada di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL). 

Sehingga perusahaan pengelola pemanfaatan hasil hutan, dibebankan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan lahan, Bila tidak dilakukan, maka akan dievaluasi.

Ketua KPH IV Balige, Leonardus Sitorus menyebutkan, Natumingka mulai dari  lahan register sudah merupakan kawasan hutan. Dalam Surat Keputusan  (SK)  Menteri Kehutanan (Menhut) tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1984, kawasan ini menjadi kawasan Hutan Produksi.

“Hal tersebut juga diatur dalam SK Menhut nomor 44 tahun 2005 yang menyebutkan kasawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung,” ujar Leonardo Sitorus, ketika dihubungi lewat sambungan telfon, Rabu (26/5/2021).

Dijelaskan Leonardo, SK Menhut nomor  44 tahun 2005 kembali direvisi dan diganti dengan SK Menhut Nomor 579 tahun 2014  yang menyebutkan, kawasan tersebut kembali menjadi kawasan Hutan Produksi (HP) tetap, dan dilakukan tapal batas  sehingga dikembalikan fungsi awalnya.

Setelah itu, kementrian  kembali mengeluarkan SK Menhut nomor 1076 tahun 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Dalam surat keputusan tersebut dikatakan wilayah Natumingka adalah kawasan Hutan Produksi, sehingga tetap masih dikelola oleh perusahaan (TPL).

“Pemerintah juga mengeluarkan SKMenhut nomor 8088/Menlhk-PKTI/KUH/PLA.2/11/2019 tentang perkembangan tapal batas kawasan hutan di provinsi Sumut, isinya kawasan Natumingka tetap dalam lahan konsesi TPL dan dibebankan untuk menjaga kemanan dan pengawasan,” terangnya.

Leonardo Sitorus juga menyebutkan, pihaknya juga telah melakukan investigasi dan inventarisir, terhadap kawasan Natumingka yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat.

Termasuk keberadaan situs makam, bekas persawahan dan bekas perladangan. Hasilnya memang kawasan tersebut adalah wilayah konsesi (HTI) perusahaan.

Hasil inestigasi dan inventarisir dari KPH IV Balige telah disampaikan melalui surat kepada masyarakat Natumingka, dan ditembuskan kesejumlah instansi terkait termasuk pihak kepolisian Polres Toba.

Namun untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, KPH IV Balige memberikan rekomendasi untuk kedua belah pihak.

Untuk masyarakat, KPH merekomendasikan masyarakat harus mengurus klaim hutan adat secara legal formal. Ketika telah ditetapkan oleh menteri bahwa kawasan tersebut adalah hutan adat, maka masyarakat dapat mengelola kawasan yang dimaksud sebagai hutan adat.

Atau bila masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik keturunan ompung (Nenek Moyang) mereka, maka dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan melalui Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) sesuai persyaratan dan undang-udang yang berlaku.

“Selagi belum ada penetapan dari yang berwenang, tentunya status hukum kawasan hutan tersebut adalah hutan produksi tetap yang dibebankan kepada TPL sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI TPL,” terangnya lagi.

Sementara untuk TPL, KPH IV memberikan masukan agar  melaksanakan kegiatan kemitraan dengan pola tumpang sari atau sejenisnya yang sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan.

Dalam hal ini pihak perusahaan (TPL) melakukan kegiatan sesuai dengan hak serta kewajibannya, melakukan kemitraan dengan masyarakat dengan tidak mengganggu sejumlah situs yang telah diinventarisir oleh pihak KPH IV Balige.

“TPL melakukan hak dan kewajibannya dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatsesuai peraturan dan perundang-undangan,” pungkasnya. (*)

 

(Toba)

Belum ada Komentar untuk "Hutan Natumingka Belum Jadi Hutan Adat, TPL Berkewajiban Lakukan Pengamanan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel